Lubuklinggau – Viral di beberapa media online terkait dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni belanja makan dan minum di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menuai kritik dan sorotan dari kalangan aktivis.
Salah satunya kritikan datang dari Aktivis Muda Musi Rawas, Lubuklingau dan Muratara (MLM), Bung Har sekaligus Ketua Organisasi Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) DPD Cabang (MLM). Menurutnya, besaran anggaran yang beredar di publik tersebut perlu dikaji dan diaudit secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liyar di tengah masyarakat.
Bung Har menilai terdapat sejumlah item anggaran yang dianggap tidak wajar. Ia menjelaskan adanya paket konsumsi yang nilainya fantastis mencapai puluhan hingga ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai peruntukan dan mekanisme penggunaannya.
“Publik dan masyarakat berhak mengetahui secara jelas kegunaan anggaran tersebut. Jika benar terdapat paket konsumsi dengan nilai yang sangat besar, maka perlu dilakukan pemeriksaan dan audit secara mendalam untuk memastikan apakah penggunaannya tepat sasaran dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bung Har kepada wartawan. Kamis (12/11/2026).
Dirinya juga meminta Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk memperketat sistem pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“semestinya harus diperketat pengawasan yang agar setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai muncul dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan daerah,” ujar Bung Har.
Selain itu, Bung Har mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, maupun Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, untuk melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap informasi yang telah ramai beredar di Media.
“Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar turun langsung melakukan pengawasan terhadap data dan dokumen anggaran yang ada. agar temuan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tegas Bung Har.
Menurut Bung Har, pengawasan terhadap penggunaan APBD perlu dilakukan secara menyeluruh guna memastikan tata kelola keuangan daerah bisa berjalan sesuai aturan.
“Selain itu, terkait sejumlah kegiatan makan minum (Makmin) tamu wako dan wawako, termasuk sekda Lubuklinggau, ditahun 2025 lalu, patut dicurigai,
Dikarenakan pola SPJ yang dibuat “rentan penyelewengan” dan kekurangan volume, bila melihat pola dari tahun ke tahun seperti itu,
Kita masih melakukan full data, dan mendalami untuk tahun 2025,”ungkap Bung Har.
Ia menambahkan, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan dan melakukan pengawasan yang maksimal dan mendalam, maka pihaknya bersama elemen masyarakat akan mempertimbangkan langkah konstitusional yakni aksi penyampaian pendapat di muka umum.
“Kami akan terus mengawal penggunaan anggaran daerah khususnya di Kota Lubuklinggau. Jika diperlukan, kami bersama masyarakat dan gabungan aktivis anti korupsi MLM akan menyampaikan aspirasi secara terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Bung Har.
Sementara itu dikesempatan yang sama untuk memperoleh penjelasan yang berimbang, awak media telah berupaya mengonfirmasi Ruddy Wijaya Kabag Umum Lubuklinggau, melalui Pesan WhatsApp pribadinya. Pada kamis (12/11/2026) Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan yang pasti perihal permasalahan tersebut bahkan terkesan menghindar.
Perlu diketahui bahwa dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Berdasarkan kajian media kami, Patut di curigai yang kini jadi sorotan publik dan telah masuk pembahasan hukum oleh yudikatif Kota Lubuklinggau, yang konon katanya telah menjadi atensi Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) baik yang beralamat di Kelurahan Dempo dan Kelurahan Sidorejo.
Banyak sudah media massa melakukan investigasi yang mempertanyakan dasar hukum dan potensi penyelewengan anggaran makan minum ini, menjadikannya sorotan publik dan media setempat.
Berulang-ulang hal ini menjadi sorotan. Pada kegiatan makan dan minum tahun 2022, media massa KLIK LINK https://investigasi.news/22/01/2024/diduga-pengadaan-makan-dan-minum-pengajian-pada-rumah-jabatan-sekretaris-daerah-tidak-miliki-dasar-hukum-pptk-skpd-hanya-meneruskan/nasional/lubuk-linggau. Merekam Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kerugian negara atas Pembelian Fasilitas Makanan dan Minuman pada Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau karena Tidak Memiliki Dasar Hukum.
Berdasarkan dokumen hasil uji petik yang dilakukan oleh BPK Nomor: 30.B/LHP/XVIII.PLG/05/2023 Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp22.901.267.418,00 dan telah terealisasi sebesar Rp22.124.220.930,00 atau 96,61%.
Belanja Barang dan Jasa tersebut dianggarkan antara lain untuk Program Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah berupa belanja natura dan belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp4.902.682.049,00 dengan realisasi sebesar Rp4.894.584.600,00.
1. Januari Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan Januari 2022 Rp35.062.500,00 pada 21/03/2022.
2. Februari Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan Februari 2022 Rp34.375.000,00 pada 21/03/2022.
3. Maret Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan Maret 2022 Rp33.198.000,00 pada 12/04/2022.
4. April Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan April 2022 Rp33.192.500,00 pada 26/04/2022.
5. Mei Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan Mei 2022 Rp35.172.500,00 pada 08/06/2022.
6. Juni Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan Juni 2022 Rp35.409.000,00 pada 29/06/2022.
7. Juli Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan Juli 2022 Rp34.936.000,00 pada 01/08/2022.
8. Agustus Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan Agustus 2022 Rp36.437.500,00 pada 29/08/2022.
9. September Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan September 2022 Rp35.172.500,00 pada 28/09/2022.
10. Oktober Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan Oktober 2022 Rp35.585.000,00 pada 01/11/2022.
11. November Pengadaan Makan Minum Acara Pengajian Rutin di Rumah Sekda Bulan November 2022 Rp36.575.000,00 pada 02/12/2022.
Lalu ditahun 2023, diungkap faktadelik.com KLIK JUGA LINK https://www.faktadelik.com/anggaran-makan-minum-tahun-2023-di-bagian-umum-setda-kota-lubuklinggau-jadi-ajang-penyelewengan. Belanja makan minum untuk kepala daerah yang di kelola bagian umum Setda kota Lubuklinggau tahun 2023 diduga ada penyelewengan.
Dengan memanfaatkan pengeluaran belanja makan minum selama tiga bulan yaitu Oktober sampai Desember Tahun 2023 porsi Wakil Walikota.
Bukan menjadi Silpa, tapi tetap dimanfaatkan oleh Bagian Umum, entah itu untuk keperluan apa.
Lalu ditahun 2024, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Bagian Umum, diketahui pada Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan belanja Natura dan Pakan Natura untuk rumah dinas yang ditempati oleh Pj Walikota.
https://sumateradaily.com/ mencatat, Pemerintah kota Lubuklinggau mengalokasikan dana sebanyak Rp.892.493.800.00 untuk kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
Dari belanja tersebut, terdapat belanja yang cukup menonjol yakni belanja bahan sembako dengan spesifikasi belanja udang sungai besar dengan volume 10 Kilogram dikali 12 bulan, harga perkilo sebesar Rp.200.000.
Hal ini sejurus Hasil Pemeriksan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan belanja Natura dan Pakan Natura yang diperuntukan pada Rumah Dinas Pj Walikota Lubuklinggau di Tahun 2024, bermasalah.
Dibeberkan oleh BPK, pelaksanaan paket pekerjaan belanja tersebut dilaksanakan oleh dua penyedia.
Didalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil konfirmasi BPK terhadap salah satu penyedia, mengakui jika paket pekerjaan tersebut terdapat kekurang volume. (TIM)
