Musi Rawas, Glomadnews.com – Belanja baleho atau papan pamflet sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang diduga anggarannya menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Sekolah Dasar (SD) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di wilayah kabupaten Musi Rawas menuai sorotan publik.
Pasalnya, untuk membeli barang alat peraga sekolah berupa baliho atau papan pamflet P4GN itu, kepala sekolah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 4 pcs berukuran sekitar 80cm x 120cm per pcs.
Dari hasil investigasi wartawan dibeberapa Sekolah di wilayah Kabupaten Musi Rawas beberapa waktu lalu, tampak baleho atau papan pamflet sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ada yang sudah terpasang di dinding Sekolah.
Kepala Sekolah baik SD maupun SMP yang berhasil ditemui wartawan menyampaikan, pembelian 4 pcs baliho atau papan pamflet sosialisasi P4GN menggunakan dana BOS dan masuk dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) melalui aplikasi SIPlah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) belanja barang dan jasa secara online atau melalui marketplace.
“Benar, harganya Rp 2.750.000,- untuk 4 pcs. Kami (Kepala Sekolah) diinstruksi oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah),”ujar Kepala Sekolah.
Dikatakannya, dalam rapat K3S dan MKKS, kami diinstruksikan untuk membeli baliho atau papan pamflet sosialisasi P4GN menggunakan dana BOS yang masuk dalam ARKAS dan mengunakan sistem SIPlah yang diduga atas perintah Disdik Musi Rawas melalui K3S dan MKKS.
Beberapa Kepala Sekolah keluhkan keadaan tersebut karena hak otonomi sekolah dalam pengelolaan dana BOS diduga banyak terdapat intervensi dari pihak terkait bahkan pihak sekolah mengaku sampai ada dugaan ancaman serta paksaan dari oknum apabila tidak membeli alat peraga tersebut maka ARKAS tidak disahkan.
“Untuk pembelian barang alat peraga sekolah berupa baliho atau pamflet sosialisasi P4GN, sampai ada ancaman ARKAS tidak disahkan apabila tidak membeli,” ungkap beberapa orang Kepala Sekolah yang minta identitasnya dirahasiakan.
Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) merupakan Sistem yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek untuk memudahkan satuan pendidikan (sekolah) dalam berbelanja kebutuhan sekolah secara daring dan transparan. SIPLah merupakan platform yang memungkinkan satuan pendidikan membeli kebutuhan sekolah dari berbagai penyedia melalui pasar daring yang dikelola oleh pihak ketiga (PPMSE).
Dilain kesempatan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Dien Candra saat dijumpai wartawan diruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan, tidak ada pemaksaan ataupun intruksi dari Dinas Pendidikan dalam pembelian baleho atau papan pamflet sosialisasi P4GN, pihak sekolah yang mampu membeli silahkan menyesuaikan dengan kemampuan Dana Bos masing – masing serta pemesanannya secara online melalui aplikasi SIPlah semua sesuai dengan mekanisme yang sudah benar.
“Tidak ada intruksi dan pemaksaan dari Dinas Pendidikan dan setelah di cek fakta dilapangan tidak semua sekolah di musi rawas membeli pamflet tersebut, menyesuaikan kemampuan Dana Bos karena setiap sekolah berbeda dan secara mekanismenya semua sudah sesuai, tidak ada yang mesan dan lakukan pembayaran secara tunai semua melalui aplikasi SIPLah transaksi secara online sehingga pihak sekolah dengan pihak rekanan langsung melakukan pemesanannya tidak melalui Dinas Pendidikan,” jelas Dien Candra.
Sementara itu, salah seorang pemilik percetakan ternama di Kota Lubuklinggau saat di tanya oleh waratawan mengenai kisaran biaya pembuatan pamflet sebagai bahan perbandingan, pemilik percetakan tersebut mengakui bahwa memang terdapat perbedaan harga yang jauh mencolok.
Menurutnya harga untuk membuat papan pamflet atau biyasa disebut papan iformasi seperti itu, terlalu mahal. Ditempatnya, baliho ukuran 80cm x 120cm biasanya dipatok dengan harga Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Jika ditambah bingkai dan dilapisi triplek dirinya mampu membuat dengan harga Rp 250.000 per pcs.
“Biaya cetak baliho ukuran 80 x 120 biyasanya Rp.120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), ditambah bingkai dan dilapisi triplek total biayanya sekitar Rp 250.000 per pcs,” pintanya.
Hingga berita ini tayang baik Ketua K3S, Ketua MKKS Kabupaten Musi Rawas belum berhasil dihubungi dan akan terus diupayakan untuk di mintai keterangan terkait hasil investigasi lapangan awak media. (Prabowo)
