IMG-20261116-WA0073

Musi Rawas – 16 November 2026 – Pemuda Mandala Trikora Kabupaten Musi Rawas tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat yang diduga dikelola tanpa kejelasan.

Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora Kabupaten Musi Rawas secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri Musi Rawas untuk segera memanggil, memeriksa, dan menindaklanjuti secara hukum Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023 hingga 2025.

Tuntutan ini bukan sekadar teriakan jalanan. Tuntutan ini berdasar hukum dan konstitusi.

DASAR HUKUM TUNTUTAN KAMI:

1. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) & Pasal 28F

Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Rakyat berhak tahu kemana uangnya pergi.

2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 Ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana.

Pasal 18: Selain pidana pokok, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Artinya: Jika temuan BPK mengindikasikan adanya kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan, maka itu bukan lagi sekadar temuan administratif. Itu ranah pidana korupsi yang wajib diusut Kejaksaan.

3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 20 Ayat (1) dan (2): Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
Jika sampai hari ini tidak ada tindak lanjut yang jelas, maka telah terjadi pelanggaran terhadap UU ini.

4. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara & UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 35 UU No. 17/2003 & Pasal 59 UU No. 1/2004: Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi. Tidak ada alasan kerugian negara dibiarkan menguap begitu saja.

5. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Pasal 2 & Pasal 9: Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Laporan hasil pemeriksaan, laporan keuangan, dan laporan penggunaan anggaran adalah informasi publik yang WAJIB disediakan.

Menutup-nutupi temuan BPK dari publik adalah pelanggaran terhadap UU KIP.

6. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Aksi kami pada Selasa, 17 November 2026 adalah sah dan dilindungi undang-undang sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam mengawal demokrasi dan transparansi.

SIKAP TEGAS KAMI:

1. DESAK KEJAKSAAN MURA SEGERA PERIKSA KADIS PU CIPTA KARYA
Berdasarkan UU Tipikor, Kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kerugian keuangan negara.

2. BUKA TEMUAN BPK KE PUBLIK
Sesuai UU KIP dan UU No. 15 Tahun 2004, publik berhak tahu nominal kerugian, daftar proyek bermasalah, dan status pengembalian kerugian negara.

3. USUT TUNTAS SAMPAI KE AKAR
Jika ada unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, proses secara hukum. Jangan hanya berhenti di teguran administratif.

4. KADIS HARUS BERTANGGUNG JAWAB
Sebagai Pengguna Anggaran dan penanggung jawab teknis, Kadis tidak bisa cuci tangan dan melempar tanggung jawab ke bawahan.

5. KAWAL PENEGAKAN HUKUM
Pemuda Mandala Trikora akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum. Kami akan turun ke jalan jika penegakan hukum jalan di tempat.

Pemuda Mandala Trikora juga mendukung penuh Aksi Unjuk Rasa Damai yang akan digelar pada:

Selasa, 17 November 2026 | Pukul 09.00 WIB Titik Kumpul: Lapangan Taman Beragam, Lokasi Aksi: Kantor Dinas PU Cipta Karya & Kantor Bupati Musi Rawas.

“Kami beri peringatan keras. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika Kejaksaan diam, pemuda yang akan bersuara lebih lantang. Kami tidak menuduh, kami meminta diperiksa. Kalau bersih, buktikan dengan diperiksa,” tutup Ketua Umum.

Pemuda Mandala Trikora memberi tenggang waktu 7 hari kerja kepada Kejaksaan Negeri Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk memberikan jawaban tertulis dan langkah nyata atas tuntutan ini. (**)