Pendemo yang tergabung di GPPR 11, memberikan hadiah berupa cutton bud atau pembersih telinga kepada Kaban dan Sekretaris Bappeda Mura merupakan simbol protes bahwa pejabat atau wakil rakyat dianggap kurang mendengar aspirasi masyarakat.
Glomadnews.com, Musi Rawas – Gerakan Pemuda Pro Rakyat 11 (GPPR 11) pada Kamis (01/10/2026), mendatangi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda). Kabupaten Musi Rawas.
Kedatangan 11 pemuda ini untuk menggelar aksi damai menyampaikan berbagai aspirasi, salah satunya mendesak Kepala dan Sekretaris Bappeda dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak transparan terkait pengelolaan anggaran di instansi tersebut.
M. Rifai koordinasi aksi dalam orasinya mengatakan agar Bupati Musi Rawas mengevaluasi kinerja Kepala dan Sekretaris Bappeda Mura.
“Jika kepala dan sekretaris Bappeda tidak mampu menjalankan tugasnya mundur saja . Kami juga minta kepada bupati agar kinerja kaban dan sekban dievaluasi”, ungkapnya.
Dikatakan Rifai, kinerja kedua pejabat di Bapedda tersebut dinilai tertutup, sebagai pejabat publik itu tidak baik dan ditambah lagi tidak adanya transparansi. M Rifai juga mengatakan banyak kejanggalan terkait pengelolaan pada Tahun Anggaran (TA) 2024, 2025 bahkan 2026.
Menanggapi tuntutan pendemo agar Kepala dan Sekretaris Bappeda Musi Rawas dicopot dari jabatannya, Kepala Bappeda Mura, Ichsanuddin mengatakan agar tuntutan tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Musi Rawas.
“Tuntutan agar jabatan Kaban dicopot, tepatnya ditujukan kepada Bupati dan Sekda, karena dirinya ditempatkan untuk menjabat Kaban Bappeda ditunjuk oleh Bupati Musi Rawas,” pintanya.
Bahkan jelas Ichsanuddin, jika dicopot dari jabatan sebagai Kepala Bappeda dirinya merasa bersukur.
” Jika dicopot dari jabatan Kaban, Saya ucapkan Alhamdulillah dan bersukur,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi wartawan terkait pernyataannya bersukur jika dicopot dari kepala Bappeda, Ichsanuddin mengutip penggalan dari terjemahan Q.S. Al-Fajr ayat 27–30 yang berbunyi Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai-Nya.
Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.
“Bagaimana Saya masuk dalam golongan hamba yang hatinya tenang dan masuk dalam SurgaNya Allah, jika kmenjadi Kepala Bappeda ini membuat hati Saya tidak tenang, ” ungkapnya.
Dijelaskannya, ditunjuk dan ditempatkan penugasan sebagai Kepala Bappeda oleh Bupati Musi Rawas merupakan amanah dan akan dijalankan serta dipertanggung jawabkan bukan saja di dunia namun juga di akhirat.
Terkait tuntutan agar anggaran 2024 dan 2025 diperiksa kembali, dijelaskan Ichsanuddin, bahwa secara regulasi semua realisasi fisik dan realisasi keuangan sudah diaudit BPK, inspektorat dan termasuk dalam LKPJ Bupati Musi Rawas.
“Secara regulasi institusi sudah dilaksanakan dan sudah dipenuhi. Dan jika keinginan mereka untuk memeriksa kembali, Kami akan sampaikan kepada pimpinan apakah dibolehkan atau tidak, karena secara regulasi kegiatan anggaran tahun 2024 dan 2025 ini sudah dipenuhi semua,” jelasnya.
Sementaraitu dalam aksi tersebut, para orator menyampaikan kritikan tajam terhadap jajaran pejabat Bappeda Musi Rawas yang dinilai tertutup dan enggan memberikan ruang komunikasi yang baik dengan insan pers dan kontrol sosial masyarakat.
“Anda ini difasilitasi oleh negara, dianggarkan uangnya untuk melayani dan menemui masyarakat, apalagi insan pers yang merupakan bagian dari kontrol sosial,” tegas salah seorang orator dalam orasinya di halaman kantor Bappeda Musi Rawas.
Soroti Kinerja dan Minta Bupati Evaluasi Pejabat Bappeda Massa aksi menilai sikap kurang kooperatif dari pihak Bappeda menunjukkan kurangnya profesionalitas pimpinan dalam menjalankan fungsi pelayan publik.
Mereka menekankan bahwa seluruh pembiayaan fasilitas dinas, mulai dari perjalanan hingga rapat, bersumber dari uang rakyat yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Atas dasar itu, massa GPPR 11 mendesak Bupati Musi Rawas untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Bappeda (Kaban) dan Sekretaris Bappeda (Sekban).
Mereka menganggap jika pimpinan instansi tersebut tidak mampu bersikap transparan dan terbuka, maka tidak layak lagi menduduki posisi kepemimpinan di Bappeda Musi Rawas.
“Kami meminta kepada Bupati Musi Rawas untuk mengevaluasi kinerja Kaban dan Sekban Bappeda Musi Rawas. Sebagai penyambung informasi kepada masyarakat, kami menentang ketidaktransparanan ini,”pintanya.
lanjut orator di hadapan perwakilan pejabat Bappeda yang hadir menemui massa.
Dalam kesempatan tersebut, massa unjuk rasa juga mempertanyakan komitmen serta kejelasan isu terkait pernyataan pengunduran diri pejabat Bappeda yang sempat berembuk, guna memastikan integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas tetap terjaga.
Aksi unjuk rasa berjalan dengan pengawalan dan penyampaian aspirasi dilakukan secara terbuka di halaman kantor Bappeda Musi Rawas.
Massa berharap Bappeda dapat segera membenahi pola komunikasi publik serta membuka akses informasi kegiatan anggaran demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara pantauan wartawan di lapangan, sebelum membubarkan diri pada aksi demo di depan kantor Bappeda Musi Rawas yang dijaga ketat pengamanan dari personil Polres Musi Rawas itu , rombongan pendemo memberikan hadiah berupa cutton bud atau pembersih telinga kepada Kaban dan Sekretaris Bappeda Mura merupakan simbol protes bahwa pejabat atau wakil rakyat dianggap kurang mendengar aspirasi masyarakat. (Tim/**)
